2028 for each amar putusannya menolak petisi kasasi PT JPP. Kemudian, PT JJP menyerang cara dasar hebat maupun Peninjauan Kembali (PK) atas vonis nan diberikan untuk Mahkamah Agung No. 1095 K/PDT/2018 ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengajuan PK tersebut ditolak untuk Majelis Hakim MA pada tanggal 19 Oktober 2020 bersama-sama tetapan No. 728 PK/PDT/2020 atas amar tetapan menolak aplikasi PK nan diajukan akibat PT JJP sehingga berdaya yura tetap. Pengajuan permintaan eksekusi menjumpai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka menyertai pengejawantahan upah nasihat (aanmaning) karena Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara perdana tanggal 27 April 2022 sampai tambah terakhir tanggal 14 September 2022, walakin PT JPP tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil sebagai setimpal, terlebih pada tanggal one September 2022 PT JPP mengajukan tenaga peraturan PK nan kedua ke Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada tanggal 22 Oktober 2022 KLHK mengajukan permintaan pembeslahan eksekusi terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Direktur Jenderal Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menuturkan ketidakhadiran PT JPP dalam penyerahan peringatan (aanmaning) bagi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, beserta presentasi permintaan PK nan kedua sama PT JPP menjumpai MA mengungkapkan PT JPP tidak mempunyai asprak bagi melangsungkan diktum tetapan pidana nan telah tetap menurut tulus. Baginya situasi tersebut condong melancarkan persaingan-bantahan kada. Sementara itu, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sekalian Kuasa Hukum Menteri LHK Jasmin Ragil Utomo menjelaskan sejak 19 persoalan seakan-akan ini, eight pada antaranya telah menyetor ke kas wilayah melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga triliunan lebih. Tren Rambut 2026: Potongan & Warna Ini Diprediksi Booming!
Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kehutanan (KLHK) tengah menunaikan siasat eksekusi sampai pada PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) meluluskan kewajibannya sebati quantity vonis perdata. Hal ini guna menindaklanjuti tetapan perbicaraan urusan perdata kebakaran wana beserta kapling (Karhutla) akibat PT PT JJP pada warsa 2015 silam nan menyelar seluas one.000 hektare (ha). Putusan nan telah berkapasitas kaidah tetap (inkracht van geuwijsde) berlandaskan Putusan MA No. 728 PK/PDT/2020 Jo. Putusan MA No. 1095 K/PDT/2028, Jo. Putusan PT DKI Jakarta No. 727/PDT/2016/PT/PT.DKI lagi Jo. PN Jakarta Utara Bo. Pelaksanaan eksekusi PT JJP tercantol pakai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal nine Juni 2016 No. PT JJP mengajukan tenaga menolok dekat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 108/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Pada tanggal 10 Maret 2017 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus ihwal No. Membayar doku mendesak (dwangsom) sebesar Rp twenty five.000.000,00 per yaum atas keterlambatan dalam mengejawantahkan respons penyembuhan ruangan. Dari tetapan perdata Tinggi DKI Jakarta, PT JPP telah menjalankan jalan syairat kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara nan lalu pada tanggal 28 Juni 2018, Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus persoalan No.1095/K/PDT?
Lahan kebun seluas 420 meter persegi peruntungan Abdussalam ini tertera lahan nan produktif. Lokasinya berada pada pinggiran pengairan nan ditopang pengairan subordinat dengan tersier. Walau seperti itu, buatan pengetaman dirasa Abdussalam tengah belum terbaik. Ia memperkatakan kuman tikus menjadi khilaf Ahad gertakan nan dihadapi, belum lagi dan eksekutor kapling nan dianggapnya tidak beroperasi serupa baik. Oleh berkat itu, produk penuaian nan dituai tidak terbaik. Sawah nan dikelola penyawah dalam atas kapling Abdussalam nan saja seluas setengah hektare itu tetapi menyebabkan sekitar nine kuintal for every warsa. Beras nan dihasilkan for each paya itu kemudian bisa bakal mencukupi keinginan dalam sudung Abdussalam selagi five-six rembulan. Alhasil, baik ada kebun, Abdussalam tetap mesti membeli butir-butiran tentang luar akan menyelimuti kepentingan koran. Kepala Dinas Pekerjaan Umum lalu Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqwa membenarkan, Bojongsoang masuk ke dalam acara kawasan tinggal alam perkotaan. Hal itu dituangkan dalam Perda Kabupaten Bandung No one Tahun 2024 terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 serta Rencana Element Tata Ruang (RDTR).
Dalam koran berjudul Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Tipologi Urban Sprawl Menggunakan Sistem Informasi Geografis dalam Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Dava dkk memberitahukan telah berlaku modifikasi tanah seluas 274,94 Ha pada 2017-2021 dalam Bojongsoang. Dalam uji coba ketelitian nan dilakukan Dava dkk dekat 50 titik nan disebar pada semesta Kecamatan Bojongsoang, ditemukan berbilang peralihan eksploitasi kapling pada tarikh 2017-2021. Dalam menguraikan four tarikh tersebut, cacat Ahad nan disorot yaitu berkurangnya kapling persawahan seluas 221,eighty three hektare lalu kebun ten,76 hektare. Sementara itu luas perumahan bertambah thirty,38 hektare, persil perumahan bertambah 14,ninety two hektare. Luas kapling blangko terus bertambah 103,36 hektare, belukar semak bertambah 64,05 hektare, bersama terakhir pertokoan bertambah two,28 hektare. Perubahan aplikasi tanah pada prasarana bak jalan tikus kolektor, balong tirta, sarana lokal maka sebagainya tidak bertambah maupun berkurang menggunakan penting. Dalam pendalaman ini, Dava dkk mengatakan Desa Lengkong selanjutnya Desa Cipagalo nan paling banyak mengalami mutasi persil menjadi kompleks. Dari bagian kanal, Bojongsoang dilalui landasan umum wilayah nan menjadi kolom utama keluar-masuk Kota Bandung.
Jika Anda menyukai artikel ini dan Anda ingin menerima lebih website banyak details tentang Data Hk 2026 silakan kunjungi halaman World wide web kami.